MUHAMMADIYAHWONOSOBO.COM - Ratusan massa dari Aliansi Rakyat Wonosobo Bersatu menggelar aksi long march pada Sabtu (30/8/2025).

Mereka berangkat dari Taman Selomanik menuju Gedung DPRD Wonosobo sekitar pukul 11.00 WIB, lalu melanjutkan orasi ke Kantor Bupati hingga pukul 14.00 WIB.

Puncaknya, massa menggiring Bupati Wonosobo, Ketua DPRD, dan Kapolres untuk menandatangani pernyataan sikap, kemudian bersama-sama mengirimkannya ke Senayan melalui Kantor Pos.

Dalam orasi yang mengemuka, massa menyuarakan berbagai persoalan lokal.

Mulai dari kondisi jalan yang masih banyak rusak, pungutan liar di sekolah dasar dan menengah, hingga isu kenaikan tarif puskesmas dan retribusi pasar.

Mereka juga menyoroti galian C di lereng Sindoro yang dinilai semakin marak, serta mendesak transparansi penggunaan anggaran desa.

Massa aksi juga menautkan keresahan lokal dengan isu nasional.

Mereka menuntut aparat pembunuh Affan Kurniawan dihukum yang sepadan, menolak rancangan undang-undang yang dianggap tidak pro rakyat, hingga mendorong reformasi menyeluruh kepolisian.

Desakan pembubaran DPR dan pembentukan dewan rakyat turut masuk dalam tuntutan yang dibacakan di depan Kantor Bupati.

Koordinator Aksi, Ahmad Nursoleh, menegaskan bahwa kebrutalan aparat dalam mengawal demonstrasi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap konstitusi. 

“Di dalam pasal 2 ayat (1) UU No 9 tahun 1998 jelas menegaskan setiap warga negara bebas menyampaikan pendapat. Selain itu, tindakan represif aparat merupakan pelanggaran konstitusional terhadap UUD 1945 pasal 28E ayat (3),” ujarnya.

Ia melanjutkan, letupan protes di berbagai daerah adalah refleksi dari kekecewaan rakyat terhadap tata kelola negara.

Menurutnya, pejabat negara justru lebih sering mengeluarkan pernyataan yang mencederai hati masyarakat ketimbang menjadikan kritik sebagai evaluasi.

Ahmad menilai, kemarahan rakyat di jalanan adalah bentuk kejujuran paling tulus terhadap bobroknya pemerintahan.

Karena itu, aksi di Wonosobo disebut bukan sekadar solidaritas, melainkan perlawanan moral terhadap penyalahgunaan kekuasaan.

“Dalam aksi Solidaritas Kemanusiaan dan RIP Demokrasi kali ini, kami bagian dari Aliansi Rakyat Wonosobo Bersatu menuntut adili polisi pembunuh Affan Kurniawan, bubarkan DPR, reformasi menyeluruh institusi kepolisian, tolak RKUHP dan RKUHAP, serta bebaskan massa aksi yang ditangkap,” tegasnya.

Menanggapi desakan massa, Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat menyebut aksi tersebut sebagai bentuk kepedulian bersama.

Ia mengapresiasi mahasiswa dan ojek online yang bersatu menyuarakan dukungan bagi keadilan kasus Affan Kurniawan.

Afif mengatakan, suara mahasiswa juga menjadi otokritik berharga bagi pemerintah daerah.

Kritik yang dilontarkan massa aksi, menurutnya, akan dijadikan bahan evaluasi dan pertimbangan dalam tata kelola pemerintahan ke depan.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada teman-teman mahasiswa yang sudah menyuarakan persoalan tata kelola pemerintahan. Apa yang disampaikan menjadi evaluasi bagi kami, dan penting untuk perbaikan ke depan,” kata Afif.

Ia menambahkan, persoalan yang diadukan mahasiswa seperti jalan rusak dan pungutan di sekolah dasar serta menengah akan segera ditindaklanjuti.

Menurutnya, Pemkab sudah menyiapkan alokasi anggaran perbaikan infrastruktur pada tahun ini, meski perbaikannya dilakukan secara bertahap.

“Terkait perbaikan jalan, insya Allah tahun ini sudah ada alokasi anggaran. Sedangkan untuk pungutan di SD dan SMP, tidak boleh ada lagi karena sekolah sudah gratis. Itu akan segera kami tindak lanjuti,” pungkas Afif. (wsbzone)