MUHAMMADIYAHWONOSOBO.COM — Semarang - Majelis Pelayanan Kesejahteraan Sosial (MPKS) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Tengah menggelar Rapat Kerja Wilayah (RAKERWIL) di Semarang dengan tema “Memperkuat Amal Usaha Sosial Muhammadiyah dari Pelayanan ke Pemberdayaan Sosial.” (8-9/11/2025) 

Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan MPKS dari seluruh daerah di Jawa Tengah serta berbagai Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) dan Pusat Santunan Keluarga Muhammadiyah (PSKM), Dari PDM Wonosobo Hadir Wk Ketua PDM Saat Suharto, MPKS PDM Yakino dan Gendut Waskito dan Pengasuh Panti Asuhan Muhammadiyah Wonosobo Muadzin. 

Dalam arahannya, Ketua MPKS PWM Jateng, Bapak Mariman Darto, menegaskan pentingnya menjadikan LKSA sebagai lembaga yang akuntabel, kredibel, dan berorientasi pada pemberdayaan. Beliau juga mendorong penguatan ekosistem sosial melalui pengembangan usaha mikro kecil (UMK) di lingkungan amal usaha sosial Muhammadiyah.

Sementara itu, Ketua PWM Jawa Tengah, Dr. KH. Tafsir, M.Ag, menyoroti pentingnya transformasi mindset dalam mengelola amal usaha.

"Selama ini kita berada di level konsumen. Sudah saatnya Muhammadiyah menjadi produsen dan pelaku ekonomi yang mandiri,” tegasnya.

Tafsir mencontohkan perlunya pengelolaan profesional terhadap panti asuhan agar mampu menjadi socio trainer yang melatih kemandirian dan kewirausahaan sosial.

Dari pihak pemerintah, Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Dr. Endah Dwi Setyorini, memaparkan kondisi sosial di Jawa Tengah, di mana 9,5% atau sekitar 9,3 juta keluarga masih berada dalam kondisi miskin. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan lembaga sosial seperti Muhammadiyah untuk memperkuat intervensi kesejahteraan sosial.

Endah juga mengingatkan perlunya pembaharuan legalitas LKSA dan mengajak Muhammadiyah aktif dalam forum Musrenbang agar lebih berperan dalam perumusan kebijakan sosial.

Sesi berikutnya menghadirkan Dr. H. Muhammad Ridho Haykal Amal, Direktur Pengembangan Produk Unggulan dan Daerah Tertinggal, yang menekankan pentingnya pelatihan kewirausahaan bagi panti asuhan. Menurutnya, Muhammadiyah memiliki keunggulan dalam pendekatan direct service dan sudah saatnya mengembangkan panti berbayar dan model usaha sosial berkelanjutan.

Dalam laporan kinerja MPKS PWM Jateng tahun 2025, disampaikan bahwa ketercapaian indikator program telah melampaui 90%, dengan berbagai inovasi seperti digitalisasi database layanan sosial. Program Percepatan PSKM juga menjadi fokus penting, dengan 652 PSKM telah memperoleh piagam registrasi dan diarahkan menuju legalitas penuh melalui platform SK-AUM.ID serta kewajiban administrasi seperti NPWP lembaga.

Sidang komisi menghasilkan beberapa rekomendasi penting, termasuk Konsep Panti Asuhan Hijau Muhammadiyah yang menekankan aspek ramah lingkungan, sosial, spiritual, dan pengembangan SDM. Tahun 2026 ditargetkan lahir satu model panti hijau percontohan di Jawa Tengah.
Selain itu, disampaikan pula best practice dari beberapa daerah seperti LKSA Solo, Purworejo, Blora, dan MCC Ajibarang yang berhasil menjalankan program inovatif dalam pemberdayaan sosial.

RAKER MPKS PWM Jawa Tengah 2025 menjadi momentum penting untuk memperkuat arah gerak pelayanan sosial Muhammadiyah menuju pemberdayaan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan mandiri.

Sinergi antara Muhammadiyah, pemerintah, dan masyarakat diharapkan mampu mewujudkan tatanan kesejahteraan sosial yang lebih berdaya dan inklusif (Muadz)