Oleh:
Dr. Aji Sofanudin, M.Si.
Peneliti Pusat Riset Agama dan Kepercayaan, BRIN

Kementerian Agama RI kabarnya akan menggelar Sidang Isbat pada 29 Sya’ban 1447 H, bertepatan dengan 17 Februari 2026. Tanpa bermaksud weruh sadurunge winarah (mengetahui sebelum kejadian), dengan berpedoman pada metode imkanur rukyat (kriteria MABIMS: tinggi minimal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat), hasil sidang isbat kemungkinan akan sama dengan ormas Nahdlatul Ulama (NU). Awal puasa kemungkinan besar jatuh pada Kamis Pahing, 19 Februari 2026. Sebaliknya, awal Ramadan 1447 H atau jadwal puasa Muhammadiyah 2026 kemungkinan besar mulai sehari lebih cepat.

Muhammadiyah menggunakan metode hisab hakiki wujudul hilal dengan prinsip, syarat, dan parameter Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT). Berdasarkan Parameter Kalender Global (PKG) 2, tinggi bulan telah memenuhi syarat di atas 5 derajat dan elongasi di atas 8 derajat.

Mengacu pada data tersebut, Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 2/MLM/I.0/E/2026 menetapkan bahwa 1 Ramadan 1447 H jatuh pada Rabu Legi, 18 Februari 2026.

Narasi yang mungkin muncul dalam prediksi sidang isbat 2026 nanti kurang lebih menyatakan bahwa Tim Hisab Rukyat Kemenag telah memantau hilal di ratusan titik. Hasilnya, tim tidak melihat hilal karena posisinya masih di bawah kriteria imkanur rukyat. Oleh sebab itu, Pemerintah harus mengistikmalkan bulan Sya’ban (menggenapkan 30 hari). Meskipun hilal sudah wujud, tetapi kondisinya ghoiru mumkin lirrukyat (tidak mungkin terlihat).

Dalam perspektif fikih ijtimai, umat memang perlu memberikan otoritas kepada ulul amri (Kementerian Agama RI) untuk menetapkan waktu demi kemaslahatan dan ketertiban umum. Namun, perlu saya catat bahwa ini adalah pendapat pribadi sebagai periset sosial keagamaan, bukan sebagai pakar astronomi murni.

Akar Perbedaan Awal Ramadan 1447 H
Secara sederhana, tiga hal utama menyebabkan awal Ramadan 1447 H ini: metode, kriteria, dan otoritas. Pertama, perbedaan metode hisab dan rukyat. Ahli falak mentransformasikan metode hisab menjadi teori Hisab Hakiki Wujudul Hilal dan kemudian menjadi teori KHGT. Sementara itu, metode rukyat berkembang menjadi teori Imkanur Rukyat (memungkinkan untuk dilihat).

Kedua, perbedaan kriteria tinggi hilal dan sudut elongasi. Kehadiran KHGT yang berlaku sejak 1 Muharam 1447 H sedikit banyak menggeser topik diskusi terkait kriteria ini. Saat ini, pemerintah menggunakan kriteria dominan MABIMS (tinggi minimal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat).

Ketiga, perbedaan otoritas penetapan awal Ramadan 1447 H. Sebagian pihak berpendapat hal ini merupakan wilayah internum (ranah keyakinan) umat beragama. Maka, biarlah komunitas agama saja yang mengurusnya. Sementara itu, pendapat lain menyatakan hal ini menyangkut domain publik sehingga pemerintah perlu menjadi otoritas tunggal.

Teori Kajian Agama
Kajian agama memiliki banyak teori. Salah satu teori yang cukup populer adalah teori 3B, yakni Belief (keyakinan), Behavior (perilaku), dan Belonging (rasa memiliki). Riset agama setidaknya menyangkut ketiga dimensi tersebut. Dimensi ini meliputi keyakinan, perilaku, dan keterlibatan pada komunitas agama. Contoh keterlibatan tersebut antara lain menjadi anggota gereja atau ormas keagamaan tertentu.

Islam juga mengenal dimensi Iman, Islam, dan Ihsan. Selain itu, ada pula dimensi Akidah, Syariah, dan Akhlak. Dimensi belief memiliki kedekatan dengan dimensi iman karena menyangkut sistem keyakinan dan kepercayaan. Tafsir atas ajaran agama tertentu sangat memengaruhi sistem keyakinan ini. Meminjam istilah M. Amin Abdullah, ada dimensi normativitas ajaran wahyu dan historisitas pemahaman. Historisitas ini menyangkut interpretasi orang per orang atau kelompok terhadap norma ajaran agama yang mereka peluk.

Perbedaan awal Ramadan tidak hanya berakar pada masalah metode, kriteria, dan otoritas. Hemat kami, perbedaan dimensi belief (keyakinan) dari setiap paham keagamaan juga memicu perbedaan ini. Kita memang sulit mencapai kesepakatan pada dimensi ini. Kondisi ini mirip dengan perbedaan hukum qunut dalam salat subuh atau pelaksanaan tarwiyah dalam ibadah haji.

Selain itu, hal ini serupa dengan polemik jumlah rakaat tarawih serta persoalan khilafiah lainnya. Pilihan metode wujudul hilal atau imkanur rukyat sesungguhnya masuk dalam dimensi belief tersebut.

Agama tidak hanya menyangkut dimensi knowledge (pengetahuan), tetapi juga dimensi belief (keyakinan). Kita terkadang sulit menyatukan dimensi keyakinan ini sehingga memunculkan perbedaan. Persoalan akan semakin rumit jika pembahasan sudah masuk ke ranah “politik keagamaan”.

Semangat Moderasi Beragama
Oleh karena itu, kita sangat memerlukan upaya membangun sikap saling menghormati. Jika ada yang berbeda dalam memulai puasa, seyogianya kita saling menghargai. Kita tidak harus menyamakan hal yang berbeda, dan jangan membeda-bedakan yang sama. Kita perlu membangun semangat moderasi beragama dalam menyambut awal Ramadan 1447 H ini.

Pesan ini sejalan dengan pandangan Menteri Agama RI, KH Nasaruddin Umar, saat peringatan Harlah ke-100 Nahdlatul Ulama. Beliau menegaskan prinsip moderasi bahwa Nahdlatul Ulama tidak akan pernah menyamakan sesuatu yang berbeda dan tidak akan pernah membedakan sesuatu yang sama. Kita harus membiarkan yang sama tetap sama, dan membiarkan yang berbeda tetap berbeda, sebagaimana semangat lakum dinukum waliyadin.

Beliau menambahkan bahwa orang yang menyama-nyamakan sesuatu yang sesungguhnya berbeda cenderung berperilaku liberal. Sebaliknya, orang yang memaksakan perbedaan pada hal yang sesungguhnya sama lebih dekat pada sikap radikal. Maka, NU memegang prinsip membiarkan perbedaan itu tetap ada agar kita tetap hidup rukun dan damai dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Mari sambut hadirnya bulan suci Ramadan 1447 H dengan rasa gembira. Hadis Nabi menyebutkan barang siapa bergembira dengan hadirnya bulan Ramadan, Allah akan mengharamkan jasadnya dari siksa api neraka. Marhaban ya Ramadhan 1447 H.